Para Ulama Hanafi tentang Khilafah dan Fiqh-nya

oleh Usman Badr | terjemahan M. Dalih Akbar Sembiring | tulisan asli dalam bahasa Inggris dapat dibaca di sini

cordoba-182842_960_720

Para ulama madzhab Hanafi, sebagaimana ulama-ulama dari madzhab-madzhab lain, menekankan peran dan pentingnya Khilafah dari zaman ke zaman. Dalam berbagai hal, mereka menghasilkan lebih banyak pendapat terkait hukum dan pemerintahan dibandingkan ulama-ulama lain karena banyak khalifah — khususnya dari dinasti Abbasiyah dan Utsmani — yang mengadopsi madzhab Hanafi dan meminta saran serta putusan-putusan hukum dari para ulama Hanafi pada zamannya. Sebagai contoh, Khalifah Abbasiyah Harun ar-Rasyid menulis kepada Abu Yusuf (rahimahuLlah), murid dan sahabat Abu Hanifah (rh), untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait pengelolaan keuangan negara. Sebagai balasan, Abu Yusuf mengirimkan karya tulisnya yang lengkap dan terkenal berjudul al-Kharaj, yang memberi rincian atas aturan-aturan Syariah mengenai keuangan negara.

Dalam artikel ini, akan kita lihat beberapa hal yang disampaikan oleh sebagian ulama Hanafi mengenai Khilafah, dengan harapan bahwa hal ini akan menarik khususnya bagi para ulama dan para pelajar ilmu syariat.

Imam an-Nasafi (wafat 537 H) menggarisbawahi pentingnya Khilafah dalam karya tulisnya yang terkenal tentang aqa’id (keyakinan) berjudul Aqa’id an-Nasafiyyah (halaman 354): “Para Muslim harus memiliki seorang Imam, yang menjalankan pelaksanaan hukum, memelihara hudud, menjaga perbatasan-perbatasan, memperlengkapi para tentara, mengatur zakat, menundukkan para pemberontak, pencuri, dan perampok di jalan-jalan, mendirikan sholat Jumat dan dua Eid, menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di masyarakat, menerima bukti berdasarkan hak-hak hukum, memfasilitasi pernikahan para pemuda dan pemudi yang tidak memiliki wali, serta membagi-bagikan harta rampasan perang.”

Di sini beliau menekankan pentingnya Khilafah dalam Islam, menunjukkan bahwa ada begitu banyak kewajiban mendasar Islam yang bergantung kepada Khilafah dan tidak dapat terpenuhi dengan patut tanpanya.

Menanggapi pernyataan Nasafi (rh) tadi, Imam Sa’d ad-Din at-Taftazani — seorang ulama Syafi’i yang telah menulis uraian yang sangat terkenal atas Aqa’id an-Nasafiyyah, juga seorang penulis dengan banyak karya cemerlang seperti Mukhtasar al-Ma’ani dalam balagha yang dipelajari di berbagai madrasah — berkata: “Terdapat kesepakatan bersama (para ulama) perihal wajibnya penunjukan seorang imam. Perbedaan pendapat hanya pada pertanyaan apakah kewajiban itu bagi Allah atau diserahkan kepada manusia, dan apakah berdasarkan dalil teks ataukah rasio. Pendapat yang tepat adalah bahwa hal itu wajib atas manusia berdasarkan teks, yakni sesuai ucapan (Rasulullah), “Barangsiapa meninggal dunia tanpa mengetahui siapa imam pada zamannya, maka ia mati dalam kematian jahiliyah,” juga karena Umat (para sahabat) menjadikan penunjukkan imam hal yang paling utama di antara hal-hal penting setelah wafatnya Rasulullah shallaLlahu ‘alayhi-wa-sallam, sedemikian rupa hingga mereka menjadikannya lebih utama ketimbang pemakaman (jenazah Rasulullah); demikian pula setelah kematian tiap imam, serta karena banyak kewajiban syariah yang bergantung kepada hal tersebut.” (Syarh al-Aqa’id an-Nasafiyyah, hal. 353-354).

Imam at-Taftazani (rh) menyebutkan beberapa poin penting. Pertama, ia mencatat bahwa terdapat ijma’ ulama bahwa Khilafah merupakan kewajiban atas Umat. Terkait perbedaan yang ia sebut, ia merujuk kepada ketidaksepakatan golongan Syiah, yang beranggapan bahwa hal itu wajib namun bagi Allah (sesuai keyakinan mereka bahwa Allah menunjuk para imam), serta golongan Mu’tazilah, yang beranggapan bahwa kewajiban disandarkan pada pemikiran (sesuai ushul mereka bahwa pikiran dapat menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu). Akan tetapi, beliau mencatat bahwa pendapat yang benar yang dipegang oleh para ulama keempat madzhab adalah Khilafah merupakan kewajiban atas manusia berdasarkan teks.

Kedua, beliau menyitir satu narasi hadits dalam Sahih Muslim pada bab Imamah, di mana Rasulullah shallaLlahu ‘alayhi-wa-sallam berkata, “Barangsiapa mati tanpa baiat (pada Khalifah) pada lehernya, matinya Jahiliyah.” Mati dalam keadaan jahiliyah di sini menunjukkan larangan, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajr dalam Fath al-Bari.

Ketiga, ia menyebutkan satu fakta yang masyhur bahwa para Sahabat menganggap Khilafah sebagai sesuatu yang teramat penting sehingga mereka pun mengundur pemakaman Rasulullah shallaLlahu ‘alayhi-wa-sallam, dan menjadikan penunjukan khalifah suatu prioritas. Keempat, ia menjelaskan arti penting Khilafah di atas kewajiban-kewajiban lain sebab Khilafah bukanlah sebuah kewajiban belaka, melainkan kewajiban yang padanya bersandar kewajiban-kewajiban lain (sebagaimana disebutkan oleh Nasafi [rh]), sehingga menjadikannya prioritas tertinggi.

Relevan untuk disebutkan di sini bahwa seluruh pembahasan mengenai Khilafah ini tertuang dalam kitab mengenai aqidah, meskipun Khilafah adalah perkara fiqh, bukan keyakinan per se. Alasannya, Khilafah adalah perkara yang karenanya madzhab-madzhab Islam dengan pandangan keliru mengambil kesimpulan-kesimpulan yang keliru pula. Maka dari itu, perkara ini memasuki ranah perdebatan dengan ujung pangkal pada urusan keyakinan, dan karena merupakan urusan dengan takaran kepentingan yang besar, para ulama pun membahasnya dalam kitab-kitab aqidah.

Inilah mengapa banyak ulama merujuk kepada Khilafah sebagai “Imamah,” sebab inilah istilah yang populer digunakan dalam debat-debat dengan sebagian madzhab lain, seperti Syiah. Perlu diperhatikan bahwa “Imamah” dan “Khilafah” adalah dua istilah yang bersinonim, dan keduanya merujuk kepada kepemimpinan politik atas seluruh Muslim dan diserahi tugas menegakkan Islam. “Imam” dan “Khalifah” juga bersinonim, merujuk kepada orang yang padanya kepemimpinan ini mengejawantah, atau dalam bahasa modern merupakan pemimpin negara bersistem Khilafah. Rasulullah shallaLlahu ‘alayhi-wa-sallam juga menggunakan kedua kata tersebut ketika menyinggungnya. Misanya, dalam hadits riwayat Muslim yang menggarisbawahi pentingnya kesatuan dalam Khilafah, beliau shallaLlahu ‘alayhi-wa-sallam bersabda, “Jika diberikan baiat kepada dua khalifah, maka bunuhlah yang belakangan,” sementara dalam hadits tentang Khalifah sebagai tameng, juga riwayat Muslim, beliau shallaLlahu ‘alayhi-wa-sallam bersabda, “Sungguh, Imam adalah tameng…”

Syah WaliyuLlah al-Dehlawi (w. 1152 H), seorang ulama terkemuka di Asia Selatan, juga menekankan fardhunya Khilafah: “Ketahuilah bahwa wajib ada dalam jama’ah kaum Muslim seorang khalifah demi kepentingan-kepentingan yang takkan mungkin terpenuhi tanpa keberadaannya…” (Hujjat Allahi al-Baligha, 2:229).

Tentu saja perkara ini juga disebutkan dalam banyak buku fiqh Hanafi. Salah satunya adalah magnum opus seorang ulama Syami dari abad ke-12 Hijriyah, Muhammad Amin Ibn Abidin (w. 1252 H) dari Damaskus, barangkali ahli fiqh paling terkenal dari kalangan fuqaha Hanafi yang datang belakangan. Dia dikenal sebagai khatimat al-muhaqqiqin (penguji final) dari madzhab Hanafi. Karyanya yang berjudul Radd al-Muhtar, juga dikenal sebagai Hashiyat Ibn Abidin, diakui sebagai putusan final atas kebanyakan persoalan dalam madzhab Hanafi. Buku ini merupakan tanggapan yang rinci atas karya unggul seorang faqih madzhab Hanafi terkemuka dari abad ke-11 Hijriyah, Ala’-Din al-Haskafi (w. 1088 H) yang berjudul Durr al-Mukhtar, juga sebuah tanggapan atas karya at-Turtumashi dari Gaza (w. 1004 H) berjudul Tanwir al-Abshar.

Dalam Durr al-Mukhtar, Imam al-Haskafi menulis (dengan tanggapan Ibn Abidin dalam tanda kurung), “Imamah besar adalah hak kuasa umum atas rakyat. Kajiannya terdapat dalam ‘ilm al-kalam dan mewujudkannya adalah yang terpenting dari semua kewajiban  [ia merupakan kewajiban utama karena pemenuhan dari begitu banyak kewajiban syariah bergantung kepadanya]. Dengan alasan ini mereka (para sahabat) memprioritaskannya di atas penguburan Rasulullah shallaLlahu ‘alayhi-wa-sallam [beliau shallaLlahu ‘alayhi-wa-sallam wafat pada hari Senin dan dikuburkan pada hari Selasa atau malam Rabu atau hari Rabu (menurut narasi yang berlainan), dan sunnah ini berlangsung hingga sekarang sehingga seorang khalifah tidak dikuburkan sampai penggantinya ditunjuk]Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar, 1:548.

Al-Haskafi lantas mendefinisikan Khilafah sebagai hak kuasa umum atas rakyat. Dengan ini, maksudnya adalah hak untuk mengatur urusan-urusan rakyat dan merupakan hak yang umum secara absolut, yakni mencakup seluruh manusia di negeri-negeri Khilafah untuk segala urusan publik mereka. Ini berbeda dengan hak khusus para gubernur dan hakim, yang hak kuasanya berlaku atas sebagian orang di wilayah-wilayah tertentu atau ada orang-orang yang terkena pengecualian.

Menanggapi hal tersebut, Ibn Abidin (rh) mengutip definisi dari Taftazani dalam Syarh al-Maqasid, di mana beliau mendefinisikan Khilafah sebagai, “Kepemimpinan umum dalam urusan-urusan agama dan duniawi dalam penggantian (kepemimpinan) Rasulullah shallaLlahu ‘alayhi-wa-sallam.”

Bagian akhir dari definisi tersebut mengindikasikan bahwa Khilafah adalah posisi penerus Rasulullah shallaLlahu ‘alayhi-wa-sallam. Ini berarti bahwa peran Khilafah adalah menggantikan Rasulullah shallaLlahu ‘alayhi-wa-sallam dalam menerapkan Syariah. Inilah mengapa person-nya disebut Khalifah, yang secara linguistik berarti “pengganti.”

Al-Haskafi meneruskan dengan menguraikan syarat-syarat seorang Khalifah, menyebutkan hal-hal yang disepakati secara luas yakni Muslim, merdeka, laki-laki, waras, dewasa, dan mampu, serta hal-hal yang menjadi sumber perbedaan pendapat, misalnya berasal dari kalangan Quraysh, seorang mujtahid, dan pemberani. Beliau juga membantah beberapa syarat yang diklaim oleh beberapa sekte, misalnya harus seorang Hasyim, harus seorang Alawi, atau tak bercacat sedikit pun.

Lebih umum lagi, dengan rujukan kepada fiqh urusan hukum dan pemerintahan, banyak karya bercorak Hanafi yang telah ditulis terkait hal ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari Kitab al-Kharaj karangan Abu Yusuf (w. 162 H) dan as-Siyar as-Saghir serta as-Siyar al-Kabir karya Imam Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaybani (w. 189 H), keduanya murid Abu Hanifah. Imam as-Sarakhsi (w. 483 H) lantas menulis tanggapan atas as-Siyar al-Kabir. Banyak yang kemudian menyusul.

Kesemua ini menunjukkan bahwa keutamaan yang tersampir pada Khilafah adalah absolut menurut para ulama dari madzhab Hanafi. Ini semestinya menjadi motivasi bagi para ulama serta pelajar ilmu syariat masa kini untuk memberi perhatian khusus kepada perkara ini, sehingga dapat berada di lini depan dalam kerja-kerja mewujudkan kembali Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s